Tangkapan layar dashboard SiRUP LKPP. Foto: Dok.TTI.

BANDA ACEH – Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menyoroti rendahnya realisasi belanja pengadaan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2025. Dari total pagu Rp 4,9 triliun, sebagian besar masih berada pada tahap perencanaan.

Hingga pertengahan Juni 2025, kata dia, belanja pengadaan yang telah memasuki tahap pembayaran tercatat nol rupiah. Padahal, kata dia, dari data yang ditayangkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang telah masuk dalam perencanaan sebesar Rp 4,5 triliun atau 91,4 persen dari total belanja.

“Data ini menunjukkan Aceh masih sangat tertinggal. Hampir seluruh kegiatan hanya sebatas perencanaan, sementara realisasi sangat minim,” kata Nasruddin, Ahad, 15 Juni 2025.

Ia mencatat, dari total 56 satuan kerja dan 155 PPK, realisasi anggaran baru masuk tahap persiapan sebesar Rp 354,6 miliar, tahap pemilihan Rp 353,4 miliar, kontrak Rp 264,4 miliar, Serah terima pekerjaan Rp 544,5 juta, dan pembayaran Rp 0.

“Perputaran ekonomi Aceh sangat bergantung pada APBA. Jika daya serap lambat, maka ekonomi rakyat juga ikut mandek,” ucapnya. 

Ia mencontohkan, proyek pembangunan rumah dhuafa sebanyak 2.000 unit senilai sekitar Rp 200 miliar hingga kini belum berjalan. Padahal, proyek tersebut menyerap banyak tenaga kerja lokal.

“Belum lagi bangunan Infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi semua kegiatan tersebut memerlukan tenaga kerja,” ujarnya.

Untuk itu, Nasruddin mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengambil langkah cepat dan strategis. Ia menilai, pemerintahan saat ini, terkesan lamban dalam pengambilan keputusan dan eksekusi anggaran.

“Pemerintah harus cepat, bisa dilihat hari ini hanya 544 juta yang sudah sampai serah terima, sedangkan tahap pembayaran masih nol rupiah. Artinya, ekonominya belum bergerak karena uang negara belum mengalir hingga tuntas,” pungkasnya.***

 

Salinan ini telah tayang di https://www.ajnn.net/news/serapan-anggaran-rendah-tti-rp-4-5-triliun-mandek-ditahap-perencanaan/index.html